jejakkasus.co.id, CIREBON – Wali Kota Cirebon Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., melalui Wakil Wali Kota Cirebon Dra. Hj. Eti Herawati menerima dokumen hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Auditorium Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat (Jabar).
“Mewakili Pak Wali, Alhamdulillah, Kota Cirebon kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kami tentu bersyukur dan berterima kasih atas kinerja jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemkot Cirebon. Semoga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan,” tulis Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati di Akun Facebooknya, Selasa (17/05/2022).
Kota Cirebon kembali mendapat Opini WTP untuk keenam kali berturut-turut. Dokumen WTP itu diserahkan langsung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada Wakil Wali Kota Cirebon Dra. Hj. Eti Herawati didampingi Ketua DPRD Affiati, S.Pd.
Opini WTP keenam kali berturut-turut diterima Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon dari BPK terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.
Transparansi pengelolaan keuangan merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintahan.
Pemerintah Daerah Kota Cirebon menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepatuhan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021, dan berhasil menunjukkan integritas pengelolaan keuangan yang demokratis dan berorientasi pada prosperity development.
Hal itu sebagaimana amanat UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat 1, bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, serta bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
BPK Perwakilan Jawa Barat sudah berperan membangun Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan nilai-nilai integritas, independensi dan profesionalitas.
Juga sudah menjadi mitra navigasi, menempatkan posisi sebagai fasilitator dan mitra kerja yang menemani proses pembelajaran dan implementasi tata pemerintahan yang baik di Jawa Barat. (Om JK)
About the Author
