MUARA ENIM, jejakkasus.co.id – Pemegang Mandat Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Muara Enim, Hidayatullah, bersama sejumlah aktivis Sumatera Selatan mengecam keras kebijakan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Kecaman tersebut dilontarkan lantaran dugaan adanya proyek pembangunan asal-asalan serta pengadaan mobil dinas mewah di tengah kondisi ekonomi rakyat yang kian terpuruk.
Menurut Hidayatullah, tindakan tersebut mencederai rasa keadilan publik dan mencerminkan lemahnya kepedulian pemimpin terhadap kebutuhan masyarakat.
“Sungguh miris, di tengah situasi ekonomi yang sulit dan pembangunan Kabupaten PALI yang masih merangkak, justru kebijakan daerah diambil oleh pemimpin yang tidak berpihak pada rakyat,” tegas Hidayatullah, Senin (22/9/2025).
Sejumlah aktivis Sumsel juga turut bersuara lantang di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, menuding aparat penegak hukum lamban dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut.
Mereka mendesak KPK segera memproses kasus pengadaan aset daerah, termasuk pembelian mobil dinas dan pelaksanaan proyek-proyek fisik yang dinilai tidak jelas di Kabupaten PALI.
“Sejak Asgianto menjabat sebagai Bupati PALI, tidak terlihat adanya pembangunan fisik yang signifikan. Program-program yang menyentuh masyarakat pun nyaris tidak ada,” ungkap salah satu aktivis yang turut hadir.
Sebaliknya, lanjutnya, masyarakat justru dibuat menderita akibat banyaknya proyek infrastruktur, terutama akses jalan pedesaan, yang mangkrak dan tak kunjung terselesaikan.
Kondisi tersebut memicu gelombang kritik dan simpati dari berbagai kalangan, termasuk para aktivis dan pemegang mandat GNPK-RI Muara Enim, yang menilai perlunya tindakan tegas terhadap dugaan penyimpangan di tubuh pemerintahan Kabupaten PALI.
(Ical)
About the Author
