Sumsel: Pertontonkan Kebobrokan, Pemimpin PALI Dinilai Hanya Mampu Menyalahkan Bupati Sebelumnya

jejakkasus.co.id, PALI – Kritik tajam kembali diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang kini dipimpin oleh Bupati Asgianto bersama Wakil Bupati Iwan Tuaji. Isu pengadaan mobil dinas mewah senilai lebih dari Rp12 miliar dan pelaksanaan rapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di hotel mewah kian menyeret nama Bupati PALI ke pusaran sorotan publik.

Alih-alih meredam polemik, Bupati Asgianto justru mengeluarkan pernyataan yang dinilai kontradiktif dan terkesan defensif. Dalam keterangan persnya, ia menyebut bahwa pengadaan mobil Toyota Land Cruiser tersebut merupakan bagian dari perencanaan pemerintahan sebelumnya.

“Sangat tidak logis jika kami disalahkan atas program yang bukan kami rancang. Ini masih warisan tahun sebelumnya. Program kami sendiri baru akan berjalan mulai APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026,” jelasnya, dikutip dari Pali Post.

Bupati menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih meneruskan program lama, sambil meminta masyarakat bersabar demi menjaga suasana kondusif agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Sorotan terhadap Pengadaan Mobil Mewah dan Rapat di Hotel

Tak hanya pengadaan mobil dinas mewah, kegiatan rapat Bupati bersama OPD yang digelar di hotel mewah di Kota Palembang juga menuai kritik. Bupati beralasan, biaya kegiatan tersebut berasal dari dana pribadinya karena sekaligus menghadiri acara Dekranasda.

Namun, publik mempertanyakan klaim tersebut. Jika benar biaya untuk Bupati berasal dari dana pribadi, lalu siapa yang menanggung seluruh kebutuhan rombongan OPD yang ikut hadir?

Wakil Bupati Iwan Tuaji turut membela kebijakan pemerintah daerah dengan menyatakan bahwa program yang dijalankan saat ini dipilih secara selektif dan fokus pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan semua program, tetapi memprioritaskan yang benar-benar bermanfaat.

Meski demikian, pernyataan tersebut dinilai bertolak belakang dengan realitas di lapangan. Di tengah keterbatasan anggaran, pengadaan mobil dinas mewah tetap dilaksanakan, sementara sejumlah masalah dasar masyarakat seperti kekurangan air bersih di Kecamatan Talang Ubi, minimnya ruang kelas layak, serta jalan rusak belum terselesaikan.

Aktivis Nilai Bupati Hanya Cari Kambing Hitam

Ketua Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumatera Selatan, Feri Kurniawan menilai pernyataan Bupati PALI hanya untuk menutupi kelemahan kinerjanya.

“Isu ini mencederai semangat efisiensi anggaran sebagaimana digaungkan Presiden melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan belanja non-prioritas,” ujar Feri, Kamis (7/8/2025).

Feri menegaskan, saat pemerintah pusat mendorong pemangkasan belanja seremonial, pemerintah daerah justru sibuk mencari pembenaran dengan alasan “program warisan”.

Ia juga menyebut bahwa pemerintahan sebelumnya telah menunjukkan hasil nyata dalam memajukan PALI, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan hingga perbaikan akses publik yang sebelumnya sangat tertinggal.

“Ini penyakit. Masalah apapun yang dihadapi, pemerintah saat ini hanya menyalahkan pemimpin sebelumnya,” sindirnya.

Belum Ada Kemajuan Nyata

Feri menambahkan, selama lebih dari enam bulan menjabat, duet Asgianto–Iwan belum menunjukkan kemajuan signifikan, justru diwarnai berbagai persoalan baru. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto mengetahui kondisi ini, mengingat Bupati PALI adalah kader partai presiden.

“Tentunya ini memalukan citra presiden dan partai, karena semestinya kader bisa mendukung dan mengharumkan nama besar partai,” tegas Feri.

Menurutnya, pemerintahan bersifat berkesinambungan, tidak berhenti karena pergantian kepala daerah. Program yang tercantum dalam APBD telah melalui evaluasi gubernur sebelum ditetapkan sebagai Perda.

Pernyataan Bupati yang terkesan menyalahkan pemerintahan sebelumnya, kata Feri, seolah juga menyalahkan gubernur yang melakukan evaluasi. Hal itu menunjukkan kelemahan manajemen pemerintahan sekaligus kegagalan dalam merealisasikan program 100 hari kerja.

“Asgianto jelas tidak mampu melaksanakan program 100 hari kerja, dan untuk menutupi itu ia menyalahkan pemerintahan sebelumnya,” pungkas Feri.

(Ical)

 

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *