jejakkasus.co.id, LAHAT – Potongan video yang memperlihatkan pernyataan Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih tengah menjadi sorotan publik, khususnya di kalangan masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN). Video tersebut diduga direkam saat kegiatan Pengukuhan dan Penyerahan Surat Keputusan Bupati Lahat tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun Anggaran 2024, yang digelar di halaman Kantor Bupati Lahat pada Senin (27/05/2025).
Dalam video tersebut, Wakil Bupati menyampaikan adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) di salah satu instansi pemerintahan. Ia menyebutkan adanya kasus “dimintai uang dan emas”, namun tidak menjelaskan secara rinci instansi ataupun oknum yang dimaksud.
Pernyataan yang disampaikan di hadapan para CPNS itu pun memicu beragam reaksi dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan konteks serta kebenaran pernyataan tersebut, terlebih karena diungkapkan dalam forum resmi pemerintahan.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, Dr. Hasperi Susanto, S.Pd., M.M., yang disebut-sebut memimpin instansi yang bersinggungan dengan isu tersebut—menyatakan sikap terbuka dan akan mengedepankan klarifikasi.
“Kami menghormati pernyataan Ibu Wakil Bupati dan akan menindaklanjuti informasi tersebut secara proporsional. Untuk memastikan kebenarannya, kami akan mengonfirmasi langsung kepada beliau agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya kepada awak media.
Hasperi juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga integritas lembaga dan akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran.
“Kalau ada oknum yang terbukti melakukan pungli, tentu akan kami tindak sesuai prosedur. Kami tidak akan mentolerir hal-hal yang mencederai kepercayaan publik,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah pihak menyayangkan penyampaian isu sensitif tersebut di forum terbuka tanpa adanya klarifikasi lanjutan. Mereka berharap agar seluruh unsur pemerintahan dapat menempuh jalur institusional yang tepat guna menjaga stabilitas birokrasi dan citra pelayanan publik di Kabupaten Lahat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Wakil Bupati terkait konteks pernyataan yang terekam dalam video dan beredar luas di masyarakat. Publik pun berharap adanya kejelasan agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan dan demi menjaga marwah lembaga pemerintahan daerah.
Di tempat terpisah, Aprizal Muslim, Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Sumatera Selatan, turut menanggapi pernyataan Wakil Bupati.
“Sangat disayangkan pernyataan tersebut disampaikan dalam forum resmi, apalagi sifatnya hanya berdasarkan katanya. Rasanya kurang elok bagi seorang pejabat publik menyampaikan hal demikian,” ujar Aprizal.
Ia menambahkan, bukan kali ini saja pernyataan serupa disampaikan oleh Wakil Bupati.
“Sebelumnya juga beliau pernah menyampaikan persoalan senada yang katanya berdasarkan pesan WhatsApp yang masuk. Waduh, miris kita mendengarnya. Kasihan para pejabat, padahal mereka sudah senior dan lama mengabdi demi kepentingan bangsa dan negara,” tutup Aprizal.
(Obeng/Oby)
