jejakkasus.co.id, LAHAT – Forum Masyarakat Peduli Lahat (FMPL) menyampaikan penolakan secara tegas terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Gubernur Herman Deru.
Dalam pertemuan bersama DPRD Kabupaten Lahat, FMPL menilai bahwa kebijakan tersebut tidak berpihak pada masyarakat dan justru menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi warga di wilayah terdampak.
Ketua FMPL, Aprizal Muslim secara lugas menyampaikan permohonan dukungan kepada DPRD serta seluruh elemen yang berkaitan mulai dari perizinan, pendidikan, hingga pihak pemerhati lingkungan untuk bersama-sama menolak dan mendorong pencabutan Pergub dimaksud.
“Kami meminta DPRD Kabupaten Lahat berdiri bersama masyarakat dalam menyuarakan penolakan terhadap Pergub ini. Tidak ada urgensinya aturan tersebut diberlakukan, karena dampaknya sangat nyata dan merugikan,” tegas Aprizal dalam pertemuan tersebut.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Fitrizal Homizi menyatakan dukungan penuh terhadap sikap FMPL.
Ia menyampaikan bahwa DPRD akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menggelar rapat lanjutan bersama Komisi DPRD dan instansi terkait untuk membahas solusi komprehensif.
“Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan sekaligus menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Lahat secara luas,” pungkas Ketua DPRD.
(Obby)
