jejakkasus.co.id, LAHAT – Tragedi ambruknya Jembatan penghubung Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat sorotan tajam dan kritik keras dari Aktivis Pimpinan Wilayah Gerakan Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Sumatera Selatan, Aprizal Muslim, Senin (30/6/2025),
Dalam pernyataannya, Aprizal melontarkan kritik pedas terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kerusakan infrastruktur nasional tersebut.
Ia menilai Jembatan yang merupakan bagian dari jalan nasional Lintas Sumatra itu roboh akibat aktivitas truk angkutan batu bara yang melebihi kapasitas tonase.
“Ini bukan lagi soal kelalaian, tapi soal pembiaran. Banyak tambang ilegal beroperasi di Kabupaten Lahat. Ini sudah mengakibatkan kerusakan infrastruktur, pencemaran lingkungan, dan jalan yang rusak parah,” tegas Aprizal.
Aprizal juga mengkritik keras diamnya sejumlah pihak yang sebelumnya vokal terhadap isu pertambangan. Ia menyinggung bahwa ada aktivis yang dahulu bersuara lantang, namun kini justru “diam seribu bahasa, bagaikan burung lapar yang mulutnya disumpal dengan makanan.”
“Padahal hakim dan jaksa penuntut umum saat itu sudah meminta agar semua pihak yang terlibat diproses hukum. Tapi, nyatanya masih ada yang kebal,” ujar Aprizal.
Ia juga menyoroti indikasi aktivitas tambang ilegal lainnya yang hingga kini seolah berhenti begitu saja tanpa tindak lanjut hukum yang jelas.
Aprizal menduga bahwa penambangan batu bara di perut bumi Kabupaten Lahat sebagian besar dikendalikan oleh oknum-oknum kuat, termasuk mantan jenderal dan pihak-pihak yang berkoneksi dengan pusat kekuasaan.
“Tidak heran, laporan-laporan masyarakat seperti dianggap angin lalu,” tutupnya.
Tragedi runtuhnya jembatan Muara Lawai kini membuka kembali luka lama persoalan tambang di Kabupaten Lahat. Publik menanti keseriusan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti persoalan ini secara menyeluruh dan transparan.
(Oby)
Editor: Fauzy Rasidi