jejakkasus.co.id, PALEMBANG – Dua unit mobil mewah Toyota Land Cruiser tiba-tiba muncul dalam anggaran mobil dinas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tahun 2024. Kemunculan item anggaran ini memicu pertanyaan publik: siapa yang menyisipkan?
Isu ini semakin panas setelah Bupati PALI dua periode Heri Amalindo, melontarkan sindiran tajam terkait dugaan “kreativitas ilegal” dalam penyusunan anggaran.
“Selama dua periode saya melarang BPKAD, Bappeda, dan Sekda menganggarkan Land Cruiser. Kalau sekarang katanya itu warisan lama, berarti ada yang kreatif mengubahnya. Kreatif sih… tapi sayangnya ilegal,” ujar Heri dengan nada menyindir saat diwawancarai SuaraMetropolitan.
Heri menegaskan, saat dirinya masih menjabat sebagai Bupati pada 2024, ia tidak pernah memberikan persetujuan untuk pembelian Land Cruiser, apalagi sampai dua unit.
“Setiap ada usulan seperti itu, saya selalu coret. Jadi kalau tiba-tiba muncul di DPA, jelas bukan keputusan saya,” tegasnya.
Munculnya Tanda Tanya Besar
Pernyataan Heri memunculkan tanda tanya serius: jika Land Cruiser tidak pernah dianggarkan pada masa kepemimpinannya, bagaimana bisa masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024?
Dugaan publik pun berkembang, mulai dari adanya “tangan kreatif” yang menyisipkan item anggaran, hingga kemungkinan pemalsuan dokumen atau tanda tangan dalam proses administrasi.
Penjelasan dari DPRD PALI
Sementara itu, Ketua DPRD PALI, Ubaidillah memastikan pengadaan mobil dinas tersebut sudah resmi masuk dalam DPA 2024 dan telah melalui verifikasi Gubernur Sumatera Selatan.
“Pengadaan mobil dinas itu jelas ada di DPA 2024. Anggaran Rp12 miliar bukan hanya untuk mobil Bupati, tapi juga mobil tamu dan lainnya. Rinciannya lengkap di DPA. Itu usulan, bukan tambahan, dan masuk setelah evaluasi Gubernur,” jelas Ubaidillah.
Publik Menanti Jawaban
Kini, masyarakat PALI menunggu kejelasan: apakah kemunculan dua unit Land Cruiser tersebut merupakan bagian dari prosedur yang sah, atau justru hasil manipulasi yang melibatkan dugaan pemalsuan dokumen?
Drama politik dan anggaran ini tampaknya baru memasuki babak awal, dan publik menanti transparansi dari seluruh pihak terkait.
(Ical)
