LAHAT, jejakkasus.co.id, – Rekam jejak Bursah Zarnubi sebagai Aktivis yang dikenal vokal mengkritisi kebijakan Pemerintah, kini kembali menjadi sorotan publik seiring posisinya sebagai Bupati Lahat sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Publik menilai, pengalaman dan sikap kritis tersebut seharusnya menjadi teladan nyata dalam setiap kebijakan yang diambil, terutama dalam penataan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat, Sumatera Selatan (Sumsel).
Menjelang isu pergantian Pejabat Eselon II, III, dan IV, mulai dari Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat hingga Lurah, kekhawatiran masyarakat kembali mencuat, Penempatan Pejabat berbasis kolusi dan nepotisme menjadi bayang-bayang yang ditolak keras oleh publik.
Tokoh Masyarakat Lahat Bakrun Satia Darma (BSD) menegaskan, bahwa Pengisian Jabatan Strategis di Lingkungan Pemkab Lahat harus mengedepankan Kompetensi dan Kesesuaian Latar Belakang Keilmuan.
“Jangan asal-asalan menempatkan Kepala Dinas. Jabatan itu bukan Hadiah Politik, tapi amanah pelayanan,” tegas Bakrun.
Menurutnya, Kepala Daerah memiliki tantangan besar untuk menghadirkan Pejabat yang mampu membangun sinergi Pemerintahan secara profesional. Selain kompetensi Akademik, rekam jejak dan pengalaman Birokrasi juga harus menjadi pertimbangan utama.
“Pemahaman terhadap lingkungan kerja akan sangat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan, bahwa Integritas dan Profesionalisme wajib menjadi Standar Utama Pejabat Setingkat Kepala Dinas, mengingat posisi tersebut berperan sebagai Konseptor kebijakan sekaligus Eksekutor di Lembaga yang dipimpinnya.
“Kepala Dinas adalah mitra kerja legislatif dan sekaligus objek pengawasan. Kalau dari awal salah penempatan, dampaknya mengingatkan Bupati Lahat agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam Pengangkatan Pejabat.
Ia menyoroti praktik Penempatan Jabatan yang tidak sesuai kompetensi dan dugaan Loncatan Pangkat yang tidak wajar.
“Jangan lagi ada Guru jadi Camat, Tenaga Kesehatan ditempatkan di Dinas Teknis Infrastruktur. Jangan pula ada Kutu Loncat Kepangkatan atau golongan,” tutup Bachrun
Hal senada disampaikan Ketua PW GNPK-RI Provinsi Sumatera Selatan Aprizal Muslim.
“Kita dukung Burza Sarnubi kalau memang Lahat mau berbenah, sudah menjamur kritik masyarakat menjelang satu tahun kepemimpinan Bzwin. Publik kini menanti langkah konkret Bupati Lahat dalam menata Birokrasi yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik kolusi serta nepotisme. Sebuah ujian penting bagi komitmen perubahan yang selama ini digaungkan.
Menata Kota, Membangun Desa-desa,” terangnya kepada jejakkasus.co.id, Senin (6/01/2026)
“Langkah pasti dari kepemimpinan BZWIN sangat di nantikan didalam proses perubahan tata kelolah kabupaten lahat ke depan masyarakat berharap langkah nyata bukan sekedar pepesan kosong,” tutup Aprizal Muslim. (Obby)
About the Author
