KOTA CIREBON, jejakkasus.co.id, – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 resmi disahkan., dputusakan dan disepakati melalui Rapat Paripurna di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Kamis (27/11/2025).
Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio, S.E., menerangkan, Raperda APBD tahun 2026 telah dibahas Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan berpedoman kepada RKPD, KUA dan PPAS.
Di samping itu, pengesahan APBD di dalam Paripurna sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12/2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14/2025.
“Banggar dan TAPD Kota Cirebon telah melakukan pembahasan terhadap Raperda ABPD Tahun Anggaran 2026 dan sepakat untuk disetujui dalam Rapat Paripurna hari ini,” tuturnya.
Menyampaikan laporan Banggar, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik, S.H., mengatakan, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 telah dibahas sesuai ketentuan Perundang-undangan serta memerhatikan kepatutan dan keadilan bagi masyarakat.
Fitrah melaporkan, secara keseluruhan, pendapatan ditetapkan sebesar Rp 1,49 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 744 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 750 miliar
Sementara itu, secara keseluruhan belanja ditetapkan sebesar Rp 1,48 triliun, yang terdiri dari tiga komponen, yakni Belanja Operasi sebesar Rp 1,42 triliun, Belanja Modal sebesar Rp 55 miliar dan Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 3 miliar.
“Atas nama pimpinan Banggar, saya ucapkan terima kasih kepada para anggota Banggar dan TAPD. Kami berusaha agar R-APBD memenuhi prinsip Perundang-undangan,” katanya.
Sementara itu, dalam jawaban akhirnya, Wali Kota Cirebon Effendi Edo, SAP., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang sudah bersama membahas Raperda APBD 2026 hingga disahkan menjadi Perda.
Ia juga berharap, APBD yang telah disahkan mampu mengakomodir Program-program Strategis untuk pembangunan di Kota Cirebon.
“Kami berharap, APBD ini bisa mengakomodir program yang mendukung Sektor Strategis. Saya memastikan, alokasi wajib tetap terpenuhi secara maksimal, seperti pendidikan dan kesehatan,” pungkas Edo. (Om JK)
About the Author
