jejakkasus.co.id, LAHAT – Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lahat mendapat sorotan tajam dari kalangan aktivis. Ketua PW GNPK-RI Provinsi Sumatera Selatan, Aprizal Muslim, menilai adanya indikasi praktik korupsi dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa di daerah tersebut.
Aprizal menjelaskan, anatomi kejahatan korupsi terdiri dari unsur pelaku, tindakan, objek, serta dampak.
“Korupsi kerap melibatkan lebih dari satu orang, memanfaatkan jabatan, serta memberi kerugian besar bagi negara maupun kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyinggung istilah korporatokrasi, yaitu kondisi ketika kewenangan negara didominasi perusahaan besar yang berafiliasi dengan pejabat pemerintah.
Menanggapi situasi di Kabupaten Lahat, aktivis pergerakan Khairul Akbar menilai ada indikasi gratifikasi dalam penggunaan APBD tahun anggaran 2025.
Ia menduga terdapat perusahaan baru yang berdiri seiring masuknya kepemimpinan baru di Kabupaten Lahat, namun langsung memenangkan sejumlah proyek dengan metode yang dianggap tidak wajar.
“Faktanya, ada perusahaan yang memenangkan tender dengan selisih pagu anggaran hanya Rp12 juta. Dari pagu Rp741 juta, perusahaan ditetapkan sebagai pemenang dengan penawaran Rp729 juta. Anehnya, hanya ada satu perusahaan yang mengajukan penawaran. Ini jelas bentuk gratifikasi dan korupsi berjemaah,” ungkap Khairul.
Lebih jauh, ia menyoroti adanya perusahaan yang bisa memenangkan lebih dari satu paket pekerjaan, bahkan hingga lima paket sekaligus.
Kondisi ini disebut sebagai bukti lemahnya sistem pengawasan dalam proses pengadaan di lingkup ULP Setda Kabupaten Lahat.
“Beranjak dari persoalan ini, kami meminta Aparat Penegak Hukum, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan hingga Kejaksaan Negeri Lahat, untuk segera melakukan penyidikan di bagian ULP Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat. Kami juga akan melayangkan surat pengaduan resmi ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar dibentuk tim khusus untuk mengusut hal ini,” tegasnya.
Langkah tersebut, menurut Khairul, penting dilakukan demi mendukung program Pemerintah Kabupaten Lahat dalam visi “Menata Kota, Membangun Desa.”
(Oby)
About the Author
