LAHAT, jejakkasus.co.id, – Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat Chandra, SH, MM, menegaskan bahwa pelaksanaan tes urine massal Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat merupakan wujud komitmen nyata Pemerintah Daerah dalam mendukung Pemberantasan Narkoba, dimulai dari Internal Birokrasi.
Hal tersebut disampaikan Chandra usai pelaksanaan Tes Urine ASN yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 KORPRI Tahun 2025, di Halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Lahat, Rabu (17/12/2025).
Menurut Chandra, kegiatan Tes Urine Massal ini menjadi yang pertama di Indonesia, dengan jumlah Peserta mencapai 828 orang ASN, sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lahat.
“Hari ini kita tunjukkan bahwa PNS di Kabupaten Lahat siap mendukung Asta Cita Presiden RI dan Visi Misi Bupati serta Wakil Bupati Lahat. Ini pertama di Indonesia, PNS di Tes Urine secara Massal dengan jumlah 828 orang,” tegas Chandra.
Chandra yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Lahat menjelaskan, Tes Urine dilakukan secara bertahap, diawali ASN Laki-laki, dilanjutkan ASN Perempuan, dan ke depan akan menyasar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia menegaskan, bahwa ASN yang tidak hadir pada hari pelaksanaan tetap akan menjalani Tes Urine melalui mekanisme Jemput Bola.
“Tidak ada yang terlewat. Yang tidak hadir hari ini tetap akan kita datangi,” tegasnya.
Menurut Chandra, pelaksanaan Tes Urine ini merupakan arahan langsung dari Bupati Lahat Bursah Zarnubi dan Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih, S.H., M.H., dengan pesan utama membentuk SDM ASN yang unggul, profesional, dan bebas dari Narkoba, sehingga pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita ingin memastikan ASN Kabupaten Lahat menjadi contoh, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang bersih serta menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Tes Urine Massal ASN ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lahat dalam membangun Birokrasi yang sehat, bersih, dan berwibawa, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. (RL)
About the Author
